Senin, 03 Desember 2012

Undang - Undang Keolahragaan



PENDAHULUAN

Latar Belakang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional.
Olahraga sendiri mempunyai 3 ruang lingkup yaitu olahraga pendidikan,olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Mengenai pengertian dan perbedaannya akan kita bahas dalam makalah ini. Di Undang-Undang ini juga terdapat bagaimana pembinaan, pengembangan, sarana dan prasrana, dan juga pendanaannya dalam keolahragaannya. Dan masih banyak aspek dan tata cara yang wajib kita pahami dan laksanakan dalam kegitan olahraga kita,dan semua itu telah terkandung dalam Undang-Undang Sistem Keolaharagaan.
Hal ini sangatlah penting dalam kehidupan kita sehari-hari,a palagi bagi kita yang bergelut dalam bidang olahraga. Dan kelompok kami akan mencoba menjelaskan tentang isi Undang-Undang Sistem Keolaharagaan.
Rumusan Masalah
                Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu :
1.       Apakah Undang-Undang Sistem Keolahragaan itu ?
2.       Apa isi yang terkandung di dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan itu ?
3.       Bagaimana cara melakukan kegiatan olahraga yang baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang Sistem Keolahragaan ?
Tujuan
1.       Mengerti apa pengertian dari Undang-Undang Sistem Keolahragaan itu
2.       Memahami makna yang terkandung di dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan.
3.       Dapat melaksanakan suatu kegiatan olahraga yang sesuai dengan Undang-Undang Sistem Keolahragaan
 
PEMBAHASAN

Selama ini bidang keolahragaan hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, bersifat parsial atau belum mengatur semua aspek keolahragaan nasional secara menyeluruh, dan belum mencerminkan tatanan hukum yang tertib di bidang keolahragaan. Permasalahan keolahragaan nasional semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global sehingga sudah saatnya Indonesia memiliki suatu undang-undang yang mengatur keolahragaan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional pada masa kini dan masa yang akan datang. Atas dasar inilah perlu dibentuk Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai landasan yuridis bagi setiap kegiatan keolahragaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini memperhatikan asas desentralisasi, otonomi, peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dengan semangat kebijakan otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mampu secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan. Penanganan keolahragaan tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus ditangani secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak yang terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis, dan saling menguntungkan.
Dalam Undang-Undang ini, sistem keolahragaan nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud, antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga. Interaksi antar subsistem perlu diatur guna mencapai tujuan keolahragaan nasional yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Seluruh subsistem keolahragaan nasional diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem, antara lain, melalui peningkatan koordinasi antar lembaga yang menangani keolahragaan, pemberdayaan organisasi keolahragaan, pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara menyeluruh. Undang-Undang ini mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak (Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat) serta koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat dan daerah dan secara horizontal antara lembaga terkait baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional.
Dasar, Fungsi Dan Tujuan
Keolahragaan Nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(pasal 2). Melihat isi pasal ini dapat kita ketahui bahwa segala bentuk aktivitas yang berhubungan dengan olahraga harus di laksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Keolahragaan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. (pasal 3).Secara umum sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap kegiatan olahraga ialah suatu pekerjaan yang hanya berfungsi untuk mengembangkan kemampuan jasmani saja. Padahal di dalam suatu kegiatan olahraga terkandung banyak funsi-fungsi antara lain kemampuan fisik, kemampuan rohani, social, pembentukan watak dan kepribadian yang bernartabat.
Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.(pasal 4).
Prinsip Penyelenggaraan Olahraga
Seperti tertuang dalam pasal 5 dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan tentang prinsip penyelenggaraan olahraga. Dalam melaksanakan kegiatan olahraga kita harus mengetahui prinsip penyelenggaraannya. Sehingga dapat mencapai suatu kegiatan olahraga yang benar dan sasaran tujuan yang tepat.  Dan kita dapat meminimalisir segala sesuatu kejadian yang tidak kita inginkan yang dapat mengganggu jalannya kegiatan olahraga.
Hak Dan Kewajiban
                Setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama dalam kegiatan olahraga,pelayanan olahraga,memilih cabang olahraga yang sesuai dengan minat,mendapat pengarahan dan bimbingan,menjadi pelaku olahraga,dan mengembangkan industri olahraga.Selain itu bagi warga negara yang memiliki kelainan fisik maupun mental mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan olahraga khusus.Sedankan kewajibannya ialah setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.
                Selain itu, ada juga hak dan kewajiban orang tua, masyarakat, pemerintah dan pemeritah daerah dalam kegiatan olahraga.
                Hak dan kewajiban orang tua.
(1)     Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan  mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.
(2)      Orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga.
Hak dan kewajiban masyarakat.
(1)     Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan,pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.
(2)     Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.
Hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah.
(1)     Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)     Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
Tugas, Wewenang, Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (pasal 12).
Dalam pasal ini di jelaskan tentang bagaimana peranan pemerintah dan pemerintah daerah dalam suatu kegiatan olahraga.Pemerintah mempunyai pengaruh yang sangat besar,segala bentuk kegiatan olahraga harus dapat menetapkan dan melaksanakan sesuai dengan standarisasi bidang keolahragaan secara nasional.Sedangkan pemerintah daerah hanya mencakup di daerahnya sendiri.
Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan,melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional.Jadi pemerintah mempunyai kewenangan penuh atas terselenggaranya suatu kegiatan olahraga.
Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuanpenyelenggaraan keolahragaan nasional.

Ruang Lingkup Olahraga
Ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan:
a. Olahraga pendidikan.
b. Olahraga rekreasi; dan
c. Olahraga prestasi.
 Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.Dalam pengertian ini olahraga adalah suatu kegiatan untuk pendidikan atau hanya mengenalkan cabang-cabang olahraga tanpa menuntut peserta didik untuk dapat berprestasi dalam cabang olahraga tertentu.
                Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga.
Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga
Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan,pemudahan, perizinan, dan pengawasan.
Pembinaan dan pengembangan olahraga terbagi menjadi 4 yaitu:
1.       Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.
2.       Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir
3.       Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional
4.       Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat

Pengelolaan Keolahragaan
Pengelolaan sistem keolahragaan nasional merupakan tanggung jawab Menteri.Pemerintah menentukan kebijakan nasional, standar keolahragaan nasional, serta koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan keolahragaan nasional.Pemerintah provinsi melaksanakan kebijakan keolahragaan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, penggalangan sumber daya, dan pengawasan. Dan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.Pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.selain itu dalam pengelolaan keolahragaan ini pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan daerah juga mendapat bantuan dari komite olahraga.
 Komite olahraga tingkat nasional mempunyai tugas. Yaitu :
a. Membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional
b. Mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota.
c. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan d. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional.
Komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten atau kota mempunyai tugas:
a. Membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi;
b. Mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional;
c. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi; dan
d. Menyiapkan, melaksanakan, dan mengoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga meliputi:
a.       Kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat wilayah, tingkat provinsi, dan tingkat nasional
b.       Pekan olahraga daerah, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga nasional
c.        Kejuaraan olahraga tingkat internasional
d.       Pekan olahraga internasional.
Penyelenggaraan kejuaraan mempunyai tujuan untuk memasyarakatkan olahraga, menjaring bibit atlet potensial, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, meningkatkan prestasi olahraga, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan meningkatkan ketahanan nasional.

Pelaku Olahraga
                Olahragawan.
Seorang olahragawan mempunyai hak, antara lain :
a.       Didampingi oleh, antara lain, manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan ahli hokum
b.       Mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
c.        Mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional.
d.       Mendapatkan pendapatan yang layak.
Setiap olahragawan berkewajiban antara lain:
a.  Menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan;
c. Ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup/ dan
d. Menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya.
Pembina Olahraga
Pembina olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hokum. Selain itu, pembina olahraga juga mempunyai kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi olahraga, olahragawan, tenaga keolahragaan, dan pendanaan keolahragaan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
Tenaga Keolahragaan
Tenaga keolahragaan mempunyai kewajiban, antara lain :
a.       Memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan/atau instansi pemerintah yang berwenang.
b.       Tenaga keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan.
c.        Pengadaan tenaga keolahragaan dilaksanakan melalui penataran dan/atau pelatihan oleh lembaga yang khusus untuk itu.
Tenaga keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan:
  a.  Pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui   pelatihan
b.    Jaminan keselamatan.
c.    Peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan atau penghargaan.

Prasarana Dan Sarana Olahraga
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan Pemerintah dan pemerintah daerah. Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat.Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai aset/milik pemerintah daerah setempat. Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau pemerintah daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan Keolahragaan
Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Sumber pendanaan keolahragaan juga dapat diperoleh dari:
a. Masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang  berlaku
b.   Kerja sama yang saling menguntungkan
c.    Bantuan luar negeri yang tidak mengikat
d.   Hasil usaha industri olahraga
e.  Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pengelolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. 
 
Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Keolahragaan
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan nasional dengan membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pentahuan dan teknologi keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah, dan kerja sama antarlembaga penelitian, baik nasional maupun internasional yang memiliki spesialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan olahraga.

Peran Serta Masyarakat
Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan.Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan. Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga.

Kerja Sama Dan Informasi Keolahragaan
                Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat saling bekerja sama dalam bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kerja sama dilakukan dengan memperhatikan tujuan keolahragaan nasional dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Industri Olahraga
Setiap pelaksanaan industri olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.Industri olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat. Selain itu Industri olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi:
a. Kejuaraan nasional dan internasional;
b. Pekan olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional;
c. Promosi, eksibisi, dan festival olahraga; atau d. keagenan, layanan informasi, dan konsultansi keolahragaan. 

Standardisasi, Akreditasi, Dan Sertifikasi
Standardisasi
Standar nasional keolahragaan meliputi:
a. Standar kompetensi tenaga keolahragaan
b. Standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan
c. Standar prasarana dan sarana
d. Standar pengelolaan organisasi keolahragaan
e. Standar penyelenggaraan keolahragaan
f. Standar pelayanan minimal keolahragaan.
Akreditasi
Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga yang dilaksanakan atas dasar kriteria objektif yang bersifat terbuka. Akreditasi  hanya dilakukan oleh Pemerintah atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Sertifikasi
Sertifikasi dilakukan untuk menentukan:
a. Kompetensi tenaga keolahragaan
b. Kelayakan prasarana dan sarana olahraga
c. Kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.
Sertifikat kompetensi diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi. Sertifikat kelayakan diberikan kepada organisasi, prasarana, dan sarana olahraga.
Hal-hal lain yang bersangkutan dalam kegiatan Olahraga juga diatur dalam perundang undangan system keolahragaan, antara lain adalah :
·         Doping
·         Penghargaan
·         Pengawasan
·         Penyelesaian Sengketa
·         Ketentuan Pidana
  
KESIMPULAN

                Dengan ini dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu atau tindakan yang berhubungan dengan kegiatan olahraga telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
                Dengan adanya undang undang tersebut dapat kita ketahui bagaimana susunan badan keolahragaan telah diberi tugas, wewenang untuk mengatur baik kegiatan, sarana dan prasarana, pembinaan, pengembangan, pendanaan, yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan tersebut.
                Jadi kita sebagai pelaku atau orang yang berkecimpung dalam dunia olahraga harus dapat mengerti dan dapat melaksanakan suatu kegiatan olahraga dengan baik dan benar sesuai dengan undang undang system keolahragaan yang berlaku.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar